Ketua Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Pengawasan
Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
Lahir di Desa Darek, sebuah desa di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, 6 Juli 1973, dari pasangan H. Fuad dan Hj. Fauziah. Khuwailid menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di desa kelahirannya, kemudian ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan melanjutkan ke jenjang S2 dengan mengambil program Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang sama.
Pernah menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram (UIN Mataram sekarang), dan mencari pengalaman dengan berkiprah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Khuwailid kemudian memutuskan untuk terjun sebagai pengawal demokrasi dengan melibatkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Kiprahnya dalam dunia kepemiluan ia mulai pada tahun 2003 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Tengah periode 2003-2008. Kemudian pada periode berikutnya (2008-2012) sebagai anggota KPUD Kabupaten Lombok Tengah. Berbekal pengalamannya itu, ia melangkah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terpilih menjadi Ketua Bawaslu Provinsi NTB masa bakti 2012-2017 sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Selanjutnya ia kembali dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTB periode 2017-2022 sekarang ini.
LHKPN Muhammad Khuwailid dapat diunduh disini: 2018 2019
Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Data Informasi
Itratip, ST., MT.
Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Organisasi dan SDM
Lahir di Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada 3 Juli 1980. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Bayan, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas ke SMA 5 Mataram yang diselesaikannya pada tahun 1999. Studi S1 ditempuhnya di Fakultas Teknik Universitas Mataram yang diselesaikannya pada tahun 2005.
Sejak memasuki dunia kampus ia langsung berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan. Kiprahnya dalam organisasi kemahasiswaan setidaknya tergambarkan dalam beberapa periode penting. Pada 2001-2002 ia terpilih menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknik Unram. Pada tahun 2002-2003 menjadi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Unram. Dan dipercayakan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Mataram pada tahun 2004-2005.
Pasca studi S1, Itratip memperkaya diri dengan berbagai pengalaman kerja di berbagai bidang. Ia terjun dalam dunia pers dengan berperan sebagai sekretaris redaksi Koran Berita pada tahun 2006-2007. Kemudian banyak terlibat sebagai peneliti part time di berbagai institusi, seperti P3P Unram, P2BK Unram (sekarang LPP Unram), GTZ-GLG, UNDP, BAPPEDA Provinsi NTB, dan lembaga lainnya. Kemudian pada tahun 2010-2012 ia menempuh studi S2 Teknik Pengairan di Universitas Brawijaya, Malang.
Itratip tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) NTB, yang mendapatkan ijin operasional pada tahun 2014. Di perguruan tinggi inilah ia mengabdikan ilmu akademiknya sebagai Dosen Teknik Lingkungan. Kemudian diberikan tanggungjawab sebagai Dekan Fakultas Teknik UNU NTB.
Kesibukannya di dunia akademik dan penelitian tidak melunturkan ketertarikannya pada dunia politik yang mulai tumbuh sejak masa mahasiswanya. Ketertarikan itulah yang turut mendorongnya bergelut sebagai penyelenggara pemilu, dan membawanya menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB periode 2017-2022.
LHKPN Itratip dapat diunduh disini: 2018 2019
Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Penindakan Pelanggaran
Umar Achmad Seth, SH., MH.
Anggota Bawaslu Provinsi NTB Divisi Penindakan Pelanggaran
Lahir di Singaraja pada 22 Agustus 1976. Sejak usia pra sekolah sudah diboyong kembali ke kampung asalnya di Kandai I, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Kandai I Dompu dan SMP Negeri I Dompu. Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri I Dompu pada tahun 1994, Umar mulai menjejakkan kaki di Kota Mataram untuk menempuh kuliah. di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Umar kemudian berdomisili di Kabupaten Lombok Barat. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009-2014, dan melanjutkan untuk periode 2014-2019. Namun, sebelum purna tugas pada periode kedua tersebut, ia kemudian memilih untuk menjadi pengawas pemilu. Berbekal pengalaman dan pengetahuannya dalam kepemiluan, ia pun terpilih menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa bakti 2017-2022.
Dalam kesehariannya sebagai mahasiswa, Umar menyempatkan diri menimba pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi yang diikutinya antara lain; Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) 1996-2001, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Mataram 1999. Sejak menyelesaikan studi S1, suami dari Erna Suriani ini banyak bergelut dalam dunia advokasi. Pada tahun 2000-2006 ia bergabung dalam Lembaga Studi Advokasi Rakyat, Demokrasi dan Hak Asasi (LeSA Demarkasi), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi. Ia juga tercatat sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBH-NTB) pada tahun 2005-2009. Pengalamannya inilah yang kemudian membawanya mengarungi dunia kepemiluan hingga saat ini.
LHKPN Umar Achmad Seth dapat diunduh disini: 2018 2019
Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Hukum, Humas dan Hubal
Suhardi, S.IP., MH.
Lahir di Perampuan, Kabupaten Lombok Barat pada 28 Agustus 1978, Hardi, sapaan akrabnya, mengawali dunia penyelenggara pemilihan umum sejak tahun 2009 sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat. Bahkan sejak tahun 2007, Suhardi sudah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikampung halamannya. Menelusur riwayat pendikannya, ia menempuh Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Perampuan, kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 2 Labuapi, lulus dari sana, Suhardi masuk Sekolah Teknik Menengah (sekarang SMK) di STM Nusantara Mataram. Pada Tahun 2004, Suhardi mengenyam Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tidak berhenti sampai disana, ia kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Mataram dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012.
Di sisi organisasi, Suhardi pernah menjadi Sekretaris Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) pada tahun 2004. Kemudian ia pernah menjadi Ketua Dewan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada periode 2014 hingga 2017.
Kecakapan Suhardi dalam menjalankan fungsi Penyelenggaran Pemilu dibuktikan dengan terpilihnya ia kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat periode 2013-2019. Belum berhenti sampai disitu, ditahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka pendaftaran Anggota Bawaslu Provinsi, dan ia terpilih sebagai Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi yang kini menjadi Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi.
LHKPN Suhardi dapat diunduh disini: 2018 2019
Anggota Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Penyelesaian Sengketa
Dr.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP
Dilahirkan di Sumbawa Besar pada tanggal 24 April 1972. Putri ketiga dari Drs.H.Moch Yadisyah ini menyelesaiakan pendidikan dengan SMA di Sumbawa Besar. SDN 1 Lempeh tamat Thn 1985. SMPN 4 Tahun 1988 dan SMA 1 tamat 1991, selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 Peternakan Univ.Mataram tamat 1996.
Melanjutkan pendidikan S2 peternakan univ. Brawijaya tahun 2004 selanjutnya S3 Doctor Agribisnis peternakan tamat tahun 2014 di Univ. Brawijaya Malang. Memiliki karier sebagai karyawan swasta sejak Mahasiswa pada tahun 1995. Selanjutnya menjadi Dosen UNSA pada thn 2000 s/d 2010. Setelah itu memilih kiprah sebagai panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat utusan Akademisi, berlanjut Panwaslu Sumbawa thn 2009 s/d 2010 Pilpres dan pileg masi dipercayakan sebagai panwaslu Sumbawa 2010 s/d 2014. Pada thn 2014 terpilih menjadi salah satu Anggota KPU di Kabupaten Sumbawa thn 2014 s/d 2018. Dan Beliau pun sekarang terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi NTB sampai dengan saat ini sebagai Koordinator divisi Penyelesaian Sengketa.
LHKPN Yuyun Nurul Azmi dapat diunduh disini: 2018 2019
