Bawaslu NTB Launching SKPP Daring 2020
Bawaslu NTB, Mataram – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaunching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 Secara Daring, Sabtu (2/05/2020). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTB M. Khuwailid.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembukaan SKPP tahun ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu NTB yang berada di Jalan Udayana nomor 10 Kota Mataram secara daring (dalam jaringan) dengan aplikasi Zoom. Kegiatannya disiarkan secara langsung melalui akun resmi sosial media Bawaslu NTB seperti YouTube.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Khuwailid menyampaikan, SKPP adalah salah satu bagian dari upaya bawaslu untuk mengajak dan melibatkan generasi muda. Terutama yang memiliki keinginan penuh untuk belajar menjadi pengawas pemilu.
“Gagasan sekolah kader pengawasan partisipatif, sebagai salah satu cara bawaslu membangun sebuah komunikasi partisipasi dari masyarakat terkait dengan pengawasan” ujar pria yang akrab disapa Alid ini dalam sambutannya.
“Ini menjadi tahun yang kedua bagi Provinsi NTB, dimana pada tahun sebelumnya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dilakukan secara konvensional yang diikuti oleh 10 Orang per Kabupaten/Kota. Tetapi pada kesempatan kali ini melalu Daring diseleksi oleh Bawaslu RI yang dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota,” imbuhnya.
Disampaikan Khuwailid, untuk Provinsi NTB awalnya ada 310 pendaftar. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya 267 pendaftar yang memenuhi syarat dari 10 Kabupaten/Kota di Provonsi NTB.
Bagi peserta SKPP yang telah dinyatakan lulus administrasi, mulai tanggal 5-31 Mei 2020 harus mengikuti proses seleksi melalui Audio Visual. Kemudian tanggal 1-15 Juni 2020 diskusi daring, dan ujian daring 17-30 Juni 2020. “Jadi seluruh materi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) sudah disediakan oleh Bawaslu RI, kemudian selanjutnya masing-masing peserta nantinya ada tugas di dalam bagian materi. Pada bagian akhir nanti ada ujian dilakukan secara online dengan menggunakan metode sistem Socrative,” jelas Khuwailid.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu NTB Yuyun Nurul Azmi menambahkan, SKPP bukan hanya belajar tentang pengawasan semata. Lebih dari itu, diajarkan pula bagaimana kader partisipatif belajar menjadi pemimpin.
Hal penting yang harus menjadi perhatian juga, seorang kader partisipatif nantinya akan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.
“Yang diajarkan juga tentunya adalah tentang kepemimpinan, dan memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi,” kata Yuyun.
Dalam pelaksanaan SKPP ini, Bawaslu tetap berpegang pada protocol penanganan Covid-19. Sehingga kegiatannya dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Para peserta SKPP tidak perlu hadir secara langsung di tempat, melainkan menggunakan koneksi internet dirumah masing-masing.
Launching SKPP ini dihadiri oleh 267 peserta yang lulus seleksi administrasi. Mereka berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Turut hadir pula Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Itratip, Koordinator Divisi Penidakan Pelanggaran Umar Achmad Seth, Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Suhardi, Kepala Sekertariat Lalu Ahmad Yani, Kepala Bagian Pengawasan Humas dan Hubal Ida Ayu Wayan Manik, Kepala Sub Bagian Pengawasan H. Mahrup dan Seluruh Staf Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi NTB. (DM)